NOMOR KEP.102 /MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : … NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu kepmen 86 2002 - peraturan.bkpm.go.id 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara MENTERI ENERGI DAN SUMBER RlllNERAL REPUBLIK … 5. Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20lP Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja KepMen LH No. 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah ...
Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku mutu. Air Laut;. 7). Keputusan dengan Keputusan Menteri LH Nomor 201 Tahun 2004; f. Kriteria baku All about chemistry and environmental. dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang. Penetapan 51. Elephas maximus gajah asia. Felidae. 52. Catopuma badia kucing merah. 53. 51/MEN/IV/2004 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai perusahaan Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. membandingkan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 51 Tahun 2004, untuk biota dimana konsentrasi kandungan logam berat Cd dan Hg < 0,001 baku mutu baku mutu Kepmen LH No 51 tahun 2004 Full Text: PDF Keputusan menteri negara lingkungan hidup no: 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Deputi Menteri Lingkungan Hidup: Bidang Kebijakan dan Kelembagaan LH Jakarta. Marlian, N. (2016). Analisis variasi konsentrasi
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK … KepMen No.49 Tahun 2004 : Ttg Ketentuan Struktur & Skala Upah Page 5 of 5 KepMen No.49 Tahun 2004 Pasal 11 Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2004 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA JACOB … KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP … Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3501); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran 1/20/2004 10:35:23 AM PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor KEPMEN NO. 234 TH 2003 - WordPress.com
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan. Pemerintah Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan Kawasan. Hutan untuk wilayah provinsi
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI melaksanakan pengendalian pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu kepmen 86 2002 - peraturan.bkpm.go.id 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara MENTERI ENERGI DAN SUMBER RlllNERAL REPUBLIK … 5. Keputusan Presiden Nomor 187lM Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20lP Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005; 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja KepMen LH No. 202 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah ...
- 38
- 1694
- 1533
- 1905
- 902
- 1549
- 359
- 1016
- 645
- 1810
- 1731
- 1221
- 551
- 1938
- 1454
- 155
- 1850
- 1235
- 1857
- 992
- 757
- 1674
- 513
- 1864
- 479
- 1055
- 1524
- 1466
- 1366
- 126
- 1605
- 871
- 1313
- 744
- 1082
- 284
- 884
- 1936
- 289
- 561
- 118
- 1669
- 1934
- 593
- 592
- 526
- 425
- 1861
- 665
- 648
- 1739
- 1531
- 1516
- 1772
- 1282
- 20
- 1020
- 42
- 423
- 495
- 836
- 1550
- 1279
- 1684
- 350
- 1238
- 1195
- 372
- 1655
- 1272
- 1915
- 947
- 1296
- 874
- 1089
- 1740
- 1920
- 1273
- 1953
- 630
- 1663
- 802
- 719
- 387
- 75
- 1356
- 1541
- 1462
- 1063